Sejak diterapkannya sistem perpajakan baru melalui website Coretax (Cortex DJP), pengelolaan perpajakan perusahaan kini menjadi semakin terstruktur dan sistematis. Salah satu aspek paling krusial dalam sistem ini adalah penunjukan PIC (Person in Charge) atau penanggung jawab utama atas akun badan usaha dalam sistem Coretax. Sayangnya, masih banyak wajib pajak yang belum memahami secara jelas siapa sebenarnya yang berperan sebagai PIC dan betapa pentingnya peran ini dalam operasional perpajakan perusahaan.
Apa Itu PIC di Coretax?
PIC (Person In Charge) dalam konteks Coretax adalah super admin yang memiliki kewenangan penuh untuk menunjuk siapa saja pegawai atau staf pajak di perusahaan yang diberi hak akses untuk mewakili perusahaan dalam kegiatan perpajakan. PIC inilah yang dapat memberikan akses impersonate kepada beberapa pegawai seperti staf pajak internal atau bahkan konsultan pajak eksternal.
Perlu dicatat, hanya PIC yang berwenang memberikan akses ini, bukan pegawai biasa atau staf pajak yang sudah terlebih dahulu memiliki akses. Artinya, jika seorang staf pajak ingin menunjuk rekannya untuk mengakses akun badan usaha, hal tersebut tetap harus dilakukan melalui PIC.
Mengapa Harus Mengenal PIC di Coretax?
Mengetahui siapa yang menjadi PIC sangat penting karena:
- PIC adalah satu-satunya pihak yang dapat menunjuk pengguna lainnya dalam sistem Coretax.
- Keamanan dan validitas akses sangat tergantung pada penunjukan resmi dari PIC.
- Jika terjadi perubahan struktur organisasi, seperti pergantian direktur, maka PIC juga harus diperbarui agar sistem tetap berjalan sesuai ketentuan DJP.
- Kesalahan dalam penunjukan PIC dapat menghambat pelaporan dan pengelolaan pajak perusahaan.
Contoh Implementasi PIC dalam Perusahaan
Dalam sebuah perusahaan, sering kali terdapat beberapa staf pajak dengan tugas berbeda:
- Pegawai A: menangani PPh 21 dan membuat bukti potongnya.
- Pegawai B: membuat bukti potong untuk PPh Unifikasi.
- Pegawai C: mengurus pembuatan faktur pajak.
Ketiga pegawai ini tidak bisa saling memberi akses antar sesama staf pajak. Mereka hanya bisa mendapatkan hak akses apabila PIC terlebih dahulu memberikan otorisasi impersonate kepada masing-masing pegawai tersebut.
Siapa yang Biasanya Menjadi PIC?
Umumnya, PIC ditunjuk dari kalangan pimpinan perusahaan, seperti:
- Direktur Utama
- Direktur Keuangan
Penunjukan PIC harus sesuai dengan akta notaris, karena yang bersangkutan akan dianggap sebagai pihak yang berhak menandatangani SPT, faktur pajak, dan bukti pemotongan pajak.
Sebagai contoh, jika seorang direktur bernama Raka menjadi PIC, maka ia akan login ke Coretax menggunakan akun pribadi. Setelah itu, barulah ia dapat mengakses akun perusahaan (impersonate PT Raka) dan menunjuk staf-staf pajaknya.
Bagaimana Cara Mengetahui Siapa PIC di Coretax?
Untuk mengetahui siapa PIC perusahaan Anda, dapat dicek melalui:
- Website DJP Online
- Masuk ke menu Profil > Penanggung Jawab
- Di bagian tersebut akan muncul nama penanggung jawab yang otomatis terdaftar sebagai PIC perusahaan dalam sistem Coretax.
Jika Anda menemukan bahwa direktur perusahaan sudah berganti, maka penggantian PIC juga harus segera dilakukan agar proses perpajakan tidak terhambat.
Pemberian Hak Akses oleh PIC
Setelah login dan impersonate akun perusahaan, PIC dapat:
- Memberikan akses kepada staf pajak internal.
- Menunjuk konsultan pajak eksternal sebagai kuasa dengan memberikan akses resmi melalui sistem.
Dengan demikian, konsultan pajak dapat login menggunakan akun pribadinya, kemudian mengakses akun perusahaan untuk mengelola perpajakan seperti pelaporan SPT dan pembuatan faktur.
Baca juga: Cara Ajukan Sertifikat Elektronik di Web Coretax Terbaru Anti Gagal!
Kesimpulan
PIC di Coretax bukan sekadar nama penanggung jawab, tetapi merupakan kunci utama dalam sistem administrasi perpajakan modern. Memahami siapa PIC dan bagaimana perannya sangat penting untuk memastikan kelancaran pelaporan dan pengelolaan pajak perusahaan Anda. Pastikan PIC Anda ditunjuk dengan benar, aktif, dan mampu mengelola hak akses dengan baik agar tidak terjadi hambatan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan di era digital saat ini.
